SERANGAN BERUNTUN KEBIJAKAN MENDIKBUD ERA NADIEM #BDR #PJJ
Bagi sebagian orang merasa Nadiem sudah berbuat yang terbaik, sehingga layaklah untuk diapresiasi dan jangan terus di hujat, di kritisi apalagi dipersalahkan dengan kondisi yang ada ini, mengingat kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia akan tetapi terjadi dibanyak negara. Kondisi ini tidak hanya domainnya Kemdikbud, tapi banyak juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kementerian lainnya. Janganlah mendikbud dijadikan target sasaran untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Begitulah kira-kira ungkapan orang-orang yang berada dibarisan yang pro, atau paling tidak berada dibarisan yang netral dan ingin Indonesia damai-damai saja.
Ya, kata "damai" ini begitu indah untuk diungkapkan dan menjadi harapan kita semua. Akan begitu indahnya jika semua orang bisa "saling bersinergi", khususnya bersinergi untuk membangun pendidikan yang lebih baik sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, begitu pula para legislator di DPR bekerja sesuai dengan fungsi legislasi, budgeting da pengawasan. Begitupula para pimpinan organisasi/lembaga beserta jajarannya, termasuk para pengamat, bahkan oposisi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Yang menjadi masalah ketika semua sudah menjalankan tupoksinya maka terkadang "masukan" dan "sapaan" atau "teguran" itu berasa seperti "kritikan" dan "hujatan", mestinya hal ini pun bisa disikapi dengan wajar karena mereka sedang menjalankan "perannya" masing-masing. Bukan karena tidak bersyukur, bukan karena mengeluh, akan tetapi mungkin itu bentuk cinta dan sayangnya mereka terhadap bangsa dan negara ini.
Banyak perusahaan raksasa dunia yang berjatuhan karena tidak mau membaca "tanda-tanda alam", tidak mau membaca dan mendengar "kritikan", bahkan banyak negara dan peradaban "tumbang" karena tidak mau mendengar "jeritan" orang-orang dibawah.
Banyak ornag "menjerit" karena mereka tidak punya "kekuasaan", sehingga kemampuan mereka hanya menjerit, jika "jeritan-jeritan" ini dianggap "tidak bersyukur" dengan apa yang ada, mungkin benar juga adanya, akan tetapi disisi lain tentu pemegang kekuasaan harus lebih aware dan empati akan jeritan-jeritan itu. Jangan anggap angin lalu.
Kekuasaan itu amanah, jika sudah tidak mampu menunaikannya, mengapa tidak menyerahkan saja kepada yang lebih ahli, lebih mampu dan lebih berani, tidak harus memaksakan diri dan merasa telah berbuat sesuatu dengan maksimal.
Memang tidak mudah untuk menjadi Mendikbud saat ini, karena siapapun yang jadi menterinya akan punya tantangan yang berat. Namun hal ini akan semakin berat lagi tatkala lingkaran pada ring-1, ring-2 dan selanjutnya memberikan data yang tidak akurat bahkan salah.
Saya teringat dengan seorang "pejabat" di sebuah lembaga pemerintahan ketika berdiskusi dengan saya. "Mas, kamu itu kan sangat teramat vokal!, banyak yang merasa kamu itu hanya banyak omong, tukang mengkritisi dan bisa mengganggu "keamanan" jabatan saya jika terus dibiarkan, apalagi jika dekat dan menggunakan kamu, itu ancaman bagi saya. Banyak rekan-rekan sejawat saya memperingatkan akan hal ini." Saya jawab bahwa, saya malah "perlu" dengan orang-orang seperti kamu, masukan, saran yang bernada keluhan/kritikan atau hujatan sekalipun. Tanpa itu, saya atau kami tidak akan tahu kekurangan dan kelemahan kami dan program-program yang kami laksanakan. Bagi saya hal ini positif saja, karena untuk perbaikan program-program agar kedepannya untuk JAUH lebih baik lagi".
Saya juga teringat "perjuangan" menghidupkan kembali mata pelajaran TIK setelah "dihapuskan" ditahun 2013, bahkan perjuangan menghidupkan mata pelajaran ini dimulai jauh sebelum mapel itu dihapuskan yakni sejak 2012 tatkala masih sebatas wacana.
Saat itu mungkin "hujatan" bertubi-tubi datang kepada Mendikbud, mulai zamannya M.Nuh, bahkan hingga zamannya Nadiem sekarang ini. Ya, "hujatan" ini tanda sayangnya kami terhadap ketahanan nasional bangsa dan negara ini, terhadap masa depan generasa penerus bangsa, anak cucu kita, 10-20 tahun yang akan datang.
Kala itu "keluhan" kami, sebagian besar diabaikan bahkan dicibir "tidak mensyukuri" kebijakan yang ada. Akhirnya lahirlah Permen 68 Tahun 2014, lalu "ribut lagi", sehingga diberikan lagi Permen 45 tahun 2015, kemudian "ribut terus berlanjut" hingga tahun 2018 diberikan lagi permen 35,36,37 tahun 2018. Lalu akankah perjuangan, kritikan dan "hujatan" ini akan berakhir ? Tentu jawabannya TIDAK.
Yang kami sayangkan dan kami memakluminya sebagai seorang "penghujat" dan "pengkritik" adalah bahwa untuk "meyakinkan" kebijakan yang sudah dibuat kurang tepat itu sangatlah sulit, dan perlu waktu lama agar "pengambil Kebijakan" menyadari kesalahannya. Kami perlu waktu 6 tahun untuk meyakinkan itu sampai akhirnya mereka "mulai sadar", meskipun masih perlu waktu agar mereka benar-benar terjaga dari "tidurnya".
Intinya yang ingin saya sampaikan adalah jika semua berperan sesuai dengan perannya masing-masing maka akan indah pada waktunya. Yang jadi masalah adalah ketika para penghujat dijadikan "musuh", bukan partner dalam diskusi, sementara para "penjilat" yang sebagian mungkin berbaju "penasehat" dijadikan teman dalam membuat kebijakan. Maka yang terjadi adalah potongan-potongan kebijakan-kebijakan yang sulit untuk dirangkai, bahkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri, terlebih bagi para eksekutor lapangan akan lebih membingungkan lagi.
"Saatnya mendengar dari para Penghujat", karena haters itu akan membangun anda menjadi kuat. Karena haters akan mencari 1001 cara untuk menemukan cacat dan cela anda yang bisa anda perbaiki, sementara "penasehat" akan mencari 1001 cara untuk melindungi cacat dan cela anda. Mandikbud Quote
Fathur Rachim (Mandikbud)
Terimakasih atas saran dan tanggapannya, segera akan dibalas !